Metro – Nasib 540 Tenaga Harian Lepas (THL) Non Database Kota Metro semakin tidak menentu. Menyikapi lambannya kejelasan status dari pemerintah, mereka kini siap menyuarakan protes melalui aksi damai.
Raden Yusuf, Ketua Forum THL Non Database Kota Metro, menyatakan aksi ini dipicu oleh “deadline” usulan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk PPPK Paruh Waktu di Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang hanya sampai 30 September.
“Pemerintah Daerah masih punya waktu, tapi sangat sempit. Mereka harus segera bertindak sebelum ratusan keluarga ini kehilangan sumber penghidupannya,” tegas Yusuf, Minggu (14/9/2025).
Desakan itu tidak hanya datang dari internal. Ketua HMI Cabang Kota Metro, Adi Herlambang, menyatakan kesiapan mahasiswa untuk “turun ke jalan” mendukung perjuangan para honorer.
Ia bahkan menyindir keras Walikota dan Wakil Walikota Metro yang dinilai “gagal menjalankan program kerja yang berpihak kepada rakyat” sejak dilantik Februari lalu.
“Alih-alih menciptakan lapangan kerja, pemerintah justru akan merumahkan pegawai yang selama ini menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut,” tandas Herlambang.
Aksi damai yang mengancam itu menjadi penanda ketegangan antara tenaga kerja dan pemerintah. Janji manis kampanye tentang lapangan kerja seakan menjadi bumerang. Alih-alih membuka lowongan baru, pemerintah justru dituding akan “merumahkan” para pejuang nafkah yang telah mengabdi bertahun-tahun.
Kini, bola ada di di tangan Pemerintah Kota Metro. Apakah mereka akan bergerak cepat mencari solusi, atau membiarkan ketidakpastian ini berujung pada aksi di jalanan? Waktu terus berjalan, dan ratusan keluarga menunggu dengan harap-harap cemas.(red)
